Gali PBB Dengan Penghapusan Denda Di Pemkab Bekasi



TEROBOSHUKUM.CO.ID – Kini dalam upaya menggali potensi pajak Bumi dan bangunan ( PBB ), Pemerintah ( Pemkab ) Bekasi tengah membuat program penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun pajak 2018 ke belakang.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor 913/Kep.429-BAPENDA/2019, program ini berlangsung sejak 20 November 2019-20 Desember 2019, ucap Eko Suparyadi selaku Kepala Bidang ( Kabid ) PBB pada Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Bekasi

Lanjut dia, program tersebut merupakan program yang ke dua dilakukan pihaknya, setelah program yang pertama dilakukan pada 15 Agustus – 31 Oktober 2019.

Lalu Program pertama yang dilakukan, kata Eko, yang cukup berhasil dan banyak masyarakat yang antusias, sehingga meminta agar program tersebut dilakukan kembali.

Eko Suparyadi yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat ( 22/11/19 ),
“Alhamdulillah direspon oleh Bupati Bekasi, sehingga Kami lakukan program yang ke dua,” ucapnya

Ia juga menambahkan, selain menggali potensi dari pajak PBB, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak, dan ia berharap, masyarakat sebagai wajib pajak PBB segera melunasi tunggakan PBB agar tidak terkena sanksi administrasi atau denda.

Ia menyampaikan juga tentang pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Bank Jabar Banten ( BJB ) di wilayah Kabupaten Bekasi atau agen pembayaran yang lainnya seperti PT. Pos, Indomaret dan Alfamart serta Tokopedia.(*)

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *