Simak!.. Pengurus PWI Bekasi Raya saat Audiensi ke Kepala DKP Jabar
Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menerima langsung ketua PWI dan jajarannya di Kantor Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Kamis (30/1/25).
TEROBOSHUKUM.CO.ID – KABUPATEN BEKASI. Usai kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di area perairan Pal Jaya di Desa Segarajaya, kini juga kedatangan Pengurus PWI Bekasi Raya guna melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Baca juga :
Deolipa Apresiasi Komisi IV DPR RI ke Pagar Laut PPI Paljaya Tarumajaya.
Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menerima langsung ketua PWI dan jajarannya di Kantor Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Kamis (30/1/25).
Lalu Kedatangan pengurus PWI Bekasi Raya, menurut Ketua Ade Muksin, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan PPI Paljaya yang saat ini tengah viral.
Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya yang didampingi Wakil Ketua III Bidang Multimedia L Budiarto, Sekretaris Michael LL Lengkong dan Bendahara Nina Melani Paramadina beserta anggota lainnya mengatakan, dengan viralnya berita baik di media sosial maupun berita online membuat pihaknya berkeinginan beraudiensi dengan pihak DKP Jawa Barat.
Ade Muksin mengatakan, “Alhamdulillah, kami bisa bertemu dan beraudiensi dengan Kepala DKP Jawa Barat dan jajaran agar mengetahui perkembangan pembangunan PPI Paljaya,” ucapnya
Ketua PWI, pihaknya bersama Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem (PPMC), Ahman Kurniawan Lansung mendampingi peninjauan lokasi alur laut lokasi pembangunan area PPI Paljaya.
Kepala DKP Jawa Barat Hermansyah, pagar laut yang ada di Tangerang berbeda dengan yang ada di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Kalau di Tarumajaya adalah alur laut, untuk mempermudah nelayan melaut. Jelasnya
Hermansyah juga menyampaikan, di lokasi pembangunan PPI Paljaya, pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara ( PT TRPN ) harus tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan meliputi penataan sosial dari rumah/warung/aset lainnya milik masyarakat yang terkena dampak dan pembangunan kembali atas bangunan milik daerah/bangunan milik negara yang terkena dampak.
“Pengelolaan lingkungan atas mangrove yang terdampak, perencanaan penataan kawasan PPI Paljaya dan kontribusi dalam jangka panjang, penataan kawasan, perbaikan atau pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang PPI Paljaya,” ucapnya.
Dari poin-poin kerja sama yang tercantum dalam ruang lingkup PKS yang sudah dilaksanakan diantaranya pembangunan jalan akses panjang 600 meter lebar 10 meter.
“Penataan sosial yang terkena dampak, pembangunan 50 kios UMKM, penanaman mangrove 1 Hektar, master plan kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sempadan alur,” ucapnya.
“Kita sudah merelokasi para pedagang ke kios kios baru yang telah dibangun oleh pihak PT TRPN,” ujarnya.
Ketika disinggung berapa investasi yang diperlukan untuk membangun PPI Paljaya, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, investasi yang dibutuhkan diatas Rp 1 triliun. Namun Deolipa Yumara menambahkan, pihaknya sudah mengeluarkan investasi di atas Rp 200 miliar.
Ia menambahkan, “Dengan kedatangan PWI Bekasi Raya, saya memohon doanya agar pembangunan PPI Paljaya berjalan dengan kondusif sambil berproses dan menunggu perizinan yang dikeluarkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tambahnya.(red)
