KKP Dituding Merusak Nama Baik PT TRPN
Deolipa memastikan kalau peristiwa tersebut justru sangat berbeda.“Mungkin karena viral di Tangerang, mereka (KKP) menganggap ini hal yang sama. Padahal tidak. Klien kami bukan yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat,” jelasnya.
TEROBOSHUKUM.CO.ID – KABUPATEN BEKASI. Deolipa Yumara Kuasa Hukum PT TRPN, lakukan konferensi pers adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel proyek pagar bambu di perairan pesisir laut kemaren di pantai Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
Kepala DKP Jabar : Pagar Laut Sebagai Bagian Pengembangan PPI.
Ia menyampaikan, untuk membuat mendapatkan izin harus melakukan pekerjaannya, ini bekerjasama dengan DKP, sekarang kita bekerja bersama DKP sesuai perintah DKP begitukan, kita Kerjakanlah apa maunya DKP kan, yang disampaikan disaat konferensi pers, Kamis (16/01/25)
“Jadi kita sekarang minta kepada KKP mohon kebijakannya jangan sampai kebutuhan masyarakat banyak mengenai pelabuhan di wilayah Bekasi ini terhambat, gara-gara ijin-ijin yang sebenarnya bisa.” Kata yang biasa akrab dipanggil Yumara
“Kok bisa kemudian disini untuk kepentingan masyarakat banyak, enggak mesti harus berpatokan dengan hukum yang kadang-kadang merugikan juga begitu.” Ucapnya
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengaku tidak terima pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel proyek pagar bambu di perairan pesisir laut tersebut, menurutnya
Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara menyampaikan tindakan penyegelan yang dilakukan oleh KKP sangat gegabah dan mencoreng nama baik PT TRPN. Saat konferensi pers
“Perusahaan klien kami dipermalukan, seolah-olah liar. Ini yang kami tidak bisa terima. Makanya ini sebenarnya bagi kami adalah kegegabahan, atau ketergesa-gesaan dari KKP dalam menilai,” kata Deolipa saat konferensi pers di kawasan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Kamis (16/01/25).
Dia menjelaskan KKP mungkin memiliki pemikiran proyek kliennya itu sama dengan peristiwa viral pagar laut atau pagar bambu serupa di Tangerang, Banten.
Namun Deolipa memastikan kalau peristiwa tersebut justru sangat berbeda.“Mungkin karena viral di Tangerang, mereka (KKP) menganggap ini hal yang sama. Padahal tidak. Klien kami bukan yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat,” jelasnya. (Fjr)
