TEROBOSHUKUM.CO.ID – Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Penyediaan Alat Penerangan Jalan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), bertempat di Hotel Swissbelinn, Cikarang Utara,
Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar acara Konsultasi Publik penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Swiss-Belinn Hotel Jababeka Cikarang, pada Kamis (12/09/2024).
Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan, pertemuan tersebut untuk menjaring saran dan masukan dari seluruh stakeholder dalam pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Bekasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Ya, melalui kerjasama seperti ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bekasi, mengingat kemampuan dari APBD kita sangat terbatas, tidak hanya kerjasama Alat Penerangan Jalan saja, tapi juga infrastruktur lainnya, ujarnya.
Dedy mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal kerjasama yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan USAID Sinar dan PII dan beberapa kementerian lainnya.
Meskipun kita ada keterbatasan dari sisi anggaran, kita akan berupaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lain, baik dalam bentuk bantuan maupun kerjasama seperti KPBU ini, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, ungkapnya.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menyampaikan, konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rencana kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha.
Konsultasi ini memberikan ruang bagi stakeholder terkait, untuk menyampaikan pandangan, masukan serta aspirasi terkait kebijakan dan mekanisme kerjasama yang akan dilaksanakan sebagai bahan penyempurnaan berikutnya yaitu pra studi kelayakan, terangnya.
Dirinya berharap masukan dan saran dari berbagai elemen terkait kerjasama APJ ini dapat memperkaya analisa kebijakan serta membantu menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaannya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik
