Gibran Mundur Atas Permintaan Sendiri Demi Kepentingan Bangsa
TEROBOSHUKUM.CO.ID – Akhirnya isi surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diserahkan ke MPR RI, Kamis (12/11/2026) terungkap. Suratnya sangat singkat, hanya 5 paragraf.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan isi surat tersebut.
“Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali,” kata Yusril di Kompleks Parlemen.
Berikut isi lengkap surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani:
Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
Selanjutnya saya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat ini dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Yusril menegaskan, dalam surat itu Gibran tidak menyebut alasan rinci, hanya menyebut atas kemauan sendiri.
“Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres,” ujar Yusril.
Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan, niat mundur disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana pada Selasa (10/11/2026), di tengah polemik Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Gibran, kata Prasetyo, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Setelah menerima surat, MPR langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan menyepakati akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk memproses kekosongan jabatan Wapres sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Penulis: Rochmatillah, SH
Editor: Redaksi
