SDN kota Bekasi marak Pungli, kepsek dan guru bakal terpidana





TEROBOSHUKUM.CO.ID – Dari Bekasi Corruption Watch (BCW), Fajar mendesak kepada para pejabat terkait dan DPRD bidang pelayanan Pendidikan serta tim saber pungli polres metro Bekasi kota bertindak tegas terhadap pihak sekolah yang menarik pungutan liar, adanya dugaan pungli marak di SDN kota Bekasi. Untuk dikenakan sanksi tegas hukum pidana.


Kartu NISN ini dijual 25 Rb di setiap SDN kota Bekasi


“Sanksi tegas itu bukan hanya diberikan kepada oknum pelaku penarik pungutan, tetapi juga kepala sekolah (kepsek) yang bersangkutan,” bebernya di kantor redaksi berita online di Bekasi, rabu

Lalu pria yang akrab disapa Ajar itu, sanksi tegas juga harus diberikan kepada kepsek dan Dinas terkait, karena dianggap telah membiarkan Pungli tersebut terjadi di sekolah.

“Kemudian, kalau perlu dihentikan saja dari jabatannya supaya menimbulkan efek jera, bukan hanya untuk pelaku, tapi juga seluruh pihak sekolah. Sehingga, kejadian ini tidak terulang lagi,” ujar Ajar.

Desakan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ajar terkait Pendidikan gratis yang menyebutkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum guru, kepsek, komite sekolah, kordinator wali murid yang ditunjuk oleh guru.

“Makanya, harus ada sanksi tegas untuk pelakunya, termasuk kepseknya juga. Kalau tidak dikenakan sanksi, pungli itu tidak akan hilang,” tutur ajar.

Dia mendesak juga kepada para pihak pemangku pendidikan dasar, agar walikota , DPRD terkait, dan tim saber pungli, dan para pejabat terkait untuk melakukan pengecekan kejadian tersebut, kemudian menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan kepsek serta yang ikut melakukan perbuatannya

“Kepala dinas pendidikan, kepsek merupakan pimpinan sekolah. Jadi, seharusnya tahu perbuatan yang dilakukan oleh oknum disekolah, Selain itu, kepsek juga seharusnya bisa melindungi seluruh siswanya dari pungutan-pungutan liar,” tambah dia


Lalu, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Ungkapnya.


Seperti dikatakan sejumlah orang tua murid, uang kas bulanan kordinasi perkelas 15 RB pariatif, saat ambil raport tanda terima kasih 30 RB sampai 50 RB dikalikan puluhan ribu peserta didik sekota Bekasi, uang kaos rekor muri dijual 70 Rb, jual sampul rapot pariatif 60 RB sampai 75 RB, uang renang 35 RB sampai 40 RB, uang kurban saat idul adha 50 RB, siswa diarahkan membeli buku tema ditoko yang ditunjuk pariatif harga dari 25 Rb berpariasi setiap mata pelajaran dikali sejumlah mata pelajaran, uang imfak setiap jumat 2 Rb kartu nomor induk siswa nasional (NISN) dijual 25 Rb. (*)


Foto sampul raport dijual 75 RB di SDN kota Bekasi


 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *