Ketua KPK di Padang: Marwah Pemimpin Diuji dari Keberanian Tolak Intervensi!
TEROBOSHUKUM.CO.ID – PADANG. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasang kuda-kuda di Sumatera Barat. Kepala daerah se-Sumbar dikumpulkan, bukan untuk seremonial, tapi untuk diingatkan keras soal integritas.
Melalui Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/10), Ketua KPK Setyo Budiyanto melontarkan pesan tajam: pemimpin harus berani ambil keputusan yang benar dan tolak semua bentuk konflik kepentingan.
Hadir langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, serta seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Sumbar.
“Marwah kepemimpinan adalah marwah yang diuji oleh sebuah keputusan,” tegas Setyo.
Menurutnya, kunci mencegah korupsi bukan sekadar paham aturan, tapi berani menjalankannya. Ia meminta kepala daerah belajar dari kasus-kasus korupsi yang sudah menjerat banyak penyelenggara negara.
“Yang saya ambil adalah menjaga marwah, menguatkan amanah. Kalau kita menjalankan apa yang ada dalam Mars Sumbar, sebenarnya selesai sekali,” ujarnya.
KPK juga menyoroti titik rawan korupsi: LHKPN yang masih bolong, jual beli jabatan ASN, hingga permainan di pengadaan barang dan jasa, terutama anggaran pemulihan pascabencana yang nilainya besar dan rawan disunat.
Tak hanya omongan, forum ini langsung diikat dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas antara Kemendagri, KPK, BPKP, LKPP, kepala daerah, dan DPRD se-Sumbar. Fokusnya: kawal ketat tiga sektor berisiko tinggi, yakni perencanaan, penganggaran daerah, dan pengadaan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar tidak mau pakta integritas hanya jadi formalitas tanda tangan.
“Bagi kami ini bukan sekadar forum tanda tangan, tapi momentum membangun tata kelola yang bersih, jujur, dan akuntabel. Pencegahan korupsi harus jadi bagian dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan,” kata Mahyeldi.
Ia meminta seluruh OPD memetakan area rawan: keuangan daerah, aset, perizinan, pelayanan publik, hingga pengelolaan SDM.
Rakor ini menjadi bagian dari safari KPK-Kemendagri menyisir klaster daerah di Indonesia, untuk memastikan uang rakyat tidak bocor di tengah jalan. √
Editor: Rochmatillah
