BUPATI BOLMUT DITANGKAP KPK! PEMERASAN PROYEK JALAN 1,9 M
BREAKING! KPK Tangkap Tangan Bupati Bolaang Mongondow Utara SJL, Fee Proyek 10% & Duit Gratifikasi Rp 11,14 Miliar Terungkap!*
TEROBOSHUKUM.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan aksi berani! Kali ini, giliran Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) periode 2025-2030, SJL, yang jatuh dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan proyek di Pemkab Bolmut.
SJL kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September sampai 11 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Modusnya bukan kaleng-kaleng. KPK mengungkap konstruksi perkara yang sangat rapi dan jahat.
Pola Fee Berjenjang 10% – 4% – 1%. Bupati SJL diduga mematok fee wajib sebesar 10% dari setiap proyek di Pemkab Bolmut. Agar proyek mulus diatur, ia diduga memerintahkan pembagian jatah. 4% untuk Kepala Dinas PUPR Bolmut untuk mengatur pemenang proyek. 1% untuk Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai pelicin proses lelang.
Proyek yang menjadi pintu masuk OTT ini adalah Pembangunan Jalan Wilayah Sangkub IV senilai Rp1,9 Miliar. Atas permintaan SJL, pihak swasta menyerahkan uang muka fee sebesar Rp130 Juta sebagai bagian dari jatah 10% tersebut.
Saat tim KPK bergerak, mereka mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 Juta di sejumlah lokasi.
Ternyata Sudah Menumpuk Rp 11,14 Miliar Sejak Jadi Pj Bupati! Ini yang paling mengejutkan! Selain pemerasan ini, KPK menemukan aliran gratifikasi SJL yang fantastis.
Dalam kurun waktu 2023-2026, total penerimaan SJL mencapai Rp11,14 Miliar! Rinciannya saat ia masih menjadi Pj. Bupati Bolmut tahun 2023-2024 hingga menjadi Bupati definitif 2025-2030.
Atas perbuatannya, SJL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
KPK menegaskan, kasus ini membuktikan pengadaan di daerah hanya jadi formalitas belaka jika sejak awal sudah di-setting pemenangnya. Padahal KPK lewat Direktorat AKBU terus mendorong iklim bisnis yang sehat.
Tata kelola Pemkab Bolmut sendiri sebenarnya sudah dipotret lewat MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai peringatan dini, namun tetap saja kebobolan. √
