KADISDIK HARUS BERTANGGUNGJAWAB JUAL BUKU DI SDN KOTA BEKASI

 







TEROBOSHUKUM.CO.ID – Mana program walikota Bekasi dan wakil walikota janji kampanye Sekolah gratis, mana buku dari Anggaran Bos, Senin, ( 29/7/19 ), tagih orang tua murid terhadap pihak-pihak dan janji kampanye saat pilkada



Dekat SDN kota Bekasi bermunculan toko kosong atau rumah sewa disulap menjadi toko buku musiman, menjual buku khusus arahan dari oknum di SDN kota Bekasi, menurut pantauan awak media

” Kemana dana Bos buat buku pelajaran buat siswa SDN diKota Bekasi,” tagih janji Orang tua siswa,

” Manah, banyak SDN Kota Bekasi masih saja berani menjual buku mata pelajaran, kemana buku buku yang di beli menggunakan dana Bos dari dahulu hingga sekarang,” ucap para orang tua murid

Seyogyanya kata Sekertaris Bekasi Corruption Watch ( BCW ), Senin, ( 29/7/19 ), Fajar RI SH, papar ia, kepala dinas pendidikan kota Bekasi harus ada ketegasan kepada kepala SDN yang melakukan kongkalikong penjualan Buku dilingkungan sekolah padahal itu dilarang, ungkapnya

Kepala sekolah SDN wajib transparan buku yang di Anggarkan Bos, diduga karena belum ada ketegasan dari Kadisdiknya sehingga kepala sekolah belum transparan terkait Buku dari Dana Bos dan berani melawan larangan jual buku di luar lingkunganya, menurutnya

” Belum ada efek jeranya,” Kata BCW terkait kongkalikong penjualan buku

Wali murid diKota Bekasi sudah tahu kalo Buku sudah dibiayai Dana Bos, maka SDN dilarang menjual buku, Undang-undang sudah jelas melarang SDN menjual buku, walaupun diluar lingkungan, tuturnya

Kemudian Kadisdiknya diduga ada setoran, pura-pura tidak tahu, Atau tutup mata, Terkait penjualan Buku dilingkungan SDN Kota Bekasi, belum lagi marak pungli-pungli dan Gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan di sejumlah SDN kota Bekasi, tambahnya

Menurutnya, penyalahgunaan jabatan bisa terkana, hukum pidana, bagi kepala Dinas pendidikan dan kepala SDN mengetahui dan tetap lakukan keuntungan, maka dianggap menyalahgunakan jabatan. Tuturnya.

Tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.” Tegasnya

Kewajiban peran Komite SDN yaitu melakukan pengawasan keterbukaan anggaran BOS, bertahun tahun anggaran buku dari Bos, Pelayanan maksimal, penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, bukan melakukan membantu kepsek melawan perbuatan yang dilarangnya, tegasnya ( Abdul M )

Pemasangan iklan hubungi TLP kantor redaksi

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *