DPRD Bekasi: 105.565 Warga Nganggur, Pemkot Harus Proaktif Cipta Lapangan Kerja
“Kondisi ini tidak bisa hanya dijawab dengan pemaparan data di atas kertas, melainkan membutuhkan langkah konkret dan taktis dari pemerintah daerah,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Solidaritas, Tanti, dalam keterangannya, Minggu (26/4).
TEROBOSHUKUM.CO.ID – DPRD KOTA BEKASI. Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menyoroti tingginya angka pengangguran dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja, tercatat sebanyak 105.565 warga Kota Bekasi berstatus pengangguran. Dari total 1.350.395 angkatan kerja, baru 1.244.830 warga yang terserap dunia kerja.
“Kondisi ini tidak bisa hanya dijawab dengan pemaparan data di atas kertas, melainkan membutuhkan langkah konkret dan taktis dari pemerintah daerah,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Solidaritas, Tanti, dalam keterangannya, Minggu (26/4).
Tanti menilai, stagnasi dalam pembukaan lapangan pekerjaan dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bekasi dinilai semakin menurun jika persoalan ini tidak segera ditangani.
“Kami menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun memperkuat program pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Menurut Tanti, upaya menekan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah besar bagi Wali Kota Bekasi beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemberdayaan generasi muda harus dipastikan agar mereka memiliki akses terbuka terhadap peluang ekonomi dan kemandirian finansial.
“Kita harus mampu merumuskan bagaimana persoalan pengangguran dan pemberdayaan pemuda di Kota Bekasi dapat ditangani secara lebih efektif. Ini semua demi masa depan generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Tanti.
Fraksi Golkar Solidaritas mencatat, ekosistem penyerapan tenaga kerja perlu segera dievaluasi dan diakselerasi secara komprehensif. Hal itu mencakup sinergi investasi swasta, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Adv DPRD kota Bekasi)
