DPRD Kota Bekasi: Tahun 2026 Harus Jadi Momentum Percepatan Kebijakan Pro-Rakyat

TEROBOSHUKUM.CO.ID – DPRD KOTA BEKASI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna menegaskan tahun 2025 sebagai momentum evaluasi menyeluruh pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus penegasan arah kebijakan menuju Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kota Bekasi memaparkan hasil evaluasi berdasarkan pengawasan sektoral sepanjang 2025. Pembahasan mencakup pelayanan publik, pendidikan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan kepemudaan. DPRD menilai sejumlah program telah berjalan, namun masih terdapat kesenjangan antara target kebijakan dan implementasi di lapangan.

Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui forum rapat, tetapi juga uji petik lapangan ke sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, rumah sakit daerah, serta unit pelayanan masyarakat. Hal ini untuk memastikan kesesuaian laporan kinerja dengan kondisi riil di lapangan.

Fraksi Golkar Solidaritas (Partai Golkar dan PSI) secara khusus menyoroti sektor kepemudaan. PSI menilai tahun 2025 belum terlihat terobosan kebijakan signifikan dalam menekan angka pengangguran pemuda. PSI menegaskan program kepemudaan tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif dan seremonial, melainkan harus menghadirkan solusi konkret berupa pelatihan kerja, penguatan kewirausahaan muda, serta penciptaan peluang ekonomi baru.

DPRD Kota Bekasi menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan ukuran apakah pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Rekomendasi DPRD merupakan amanat rakyat yang harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata oleh pemerintah daerah.

Melalui LKPJ 2025, DPRD berharap Tahun Anggaran 2026 menjadi fase percepatan perubahan kebijakan. Pemerintah daerah diminta menghadirkan inovasi pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan prioritas pada layanan publik, program sosial, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

DPRD Kota Bekasi memastikan akan terus melakukan monitoring berkala dan uji petik lapangan untuk mengawasi implementasi seluruh rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025. (Adv DPRD kota bekasi)