Perpanjangan Tangan Bupati Bekasi, Oknum ASN/PNS Jual Beli Jabatan di Pemkab Bekasi



TEROBOSHUKUM.CO.ID – Bekasi Corruption Watch ( BCW ), Fajar R. SH. mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) diminta memanggil Bupati Bekasi, terkait indikasi Gratifikasi jual – beli jabatan disaat Rotasi mutasi yang dilakukan oknum PNS/ASN di Pemkab Bekasi Jawa Barat.

Ia juga mengatakan, kebijakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja usai pelantikan, berjanji Bekerja Bersama seluruh perangkat daerah dengan janji perubahan perbaikan manajemen, katanya.

Namun rotasi dan mutasi promosi informasi yang beredar ada oknum-oknum PNS/ASN Baperjakat bayangan, sehingga jejak transaksional jual beli jabatan di Pemkab Bekasi marak, menurut Bekasi Corruption Watch ( BCW ), Fajar R. SH. mengungkapkan, Senin ( 30/11/20 ).

Menurutnya, indikasi tersebut bermodus melalui perpanjangan tangan oknum yang bukan berwenang di Baperjakat, draft rotasi mutasi yang dibuat melalui oknum PNS/ASN, seperti adanya modus Baperjakat bayangan.

Modus tersebut yang berhasil meraup ratusan miliar untuk memuluskan jual – beli jabatan dalam program rotasi dan mutasi promosi sehingga gratifikasi tersebut di Pemkab Bekasi mulai marak, dan resah bagi pegawai yang belum memiliki uang untuk jual beli jabatan, tuturnya, Senin ( 30/11/20 ).

Ia menilai, belum adanya keterbukaan program rotasi mutasi promosi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten pegawai yang dilakukan Bupati Bekasi pada hari jumat, 16 Oktober 2020 pada pukul 21.00 wib terkesan tidak terencana, tergesa-gesa dan dipaksakan, dimana janji perbaikan manajemen pegawai, Namun fakta berkata lain, tuturnya

Dari hasil investigasi BCW, dugaan Baperjakat bayangan Pemkab Bekasi yang terdiri dari eselon empat di Bapenda berinisial RW, Pejabat eselon tiga di salah satu Bagian berinisial BS, dan pejabat eselon dua berinisial PS dan ES, informasi ini yang melakukan draft rotasi dan mutasi promosi telah disusun jauh-jauh hari olehnya.

Menimbulkan pertanyaan, Ada apa dibalik itu sehingga mereka melakukan tugas diluar kewenangan yang dimilikinya, bahkan Bupati memaksa Baperjakat melakukan pembahasan sebanyak 507 orang hanya dalam beberapa jam, sangat tidak rasional, kata dia.

Hingga dirinya bertanya-tanya apakah baperjakat sesungguhnya hanya bertugas sebagai stempel saja? kalo memang itu yang terjadi, lantas perubahan perbaikan manajemen pegawai apa yang diharapkan?

Pada umumnya kepatutan rotasi mutasi promosi dilakukan pada jam kerja bukan diluar jam kerja, karena belum ada keterbukaan informasi publik sehingga undangan yang disebarpun cukup mepet dikhawatirkan rotasi dan mutasi promosi PNS/ASN belum mengikuti acara pelantikan, sebab kalo mereka tidak mengikuti maka belum sah duduk dalam jabatan dan batal demi hukum, jelasnya. ( Abd ).

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *